Anak-anak yang beranjak remaja dan hendak menjadi pemilih pemula dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 perlu mendapat pendidikan politik.
“KPAI mendorong agar pendidikan politik disampaikan terutama kepada anak-anak pemilih pemula,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak Sylvana Maria A kepada Health Liputan6.com saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, 22 Januari 2024.
Lantas, apakah pendidikan politik yang sama juga perlu diberikan kepada anak-anak yang lebih muda, misalnya anak SD?
Menjawab hal ini, Sylvana mengatakan bahwa anak-anak di bawah usia pemilih pemula lebih tepat jika diberikan pendidikan kewarganegaraan.
“Anak-anak di bawah pemilih pemula sebenarnya lebih tepat mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Dan kami yakin bahwa kurikulum pendidikan nasional kita sudah cukup membekali anak-anak tentang pendidikan kewargaan,” jelas Sylvana.
Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disingkat PKn yang dimaksud Sylvana mengajarkan anak-anak di bawah usia pemilih pemula tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik.
“Misalnya menghormati teman, menghargai orang yang berbeda dan seterusnya. Nah itu pendidikan kewargaan.”
Sementara, pendidikan politik lebih lanjut sebaiknya secara khusus diberikan kepada mereka yang sudah memiliki hak pilih,” tambah Sylvana.
Dalam kesempatan yang sama, Sylvana mengatakan bahwa KPAI menemukan setidaknya 19 kasus eksploitasi anak selama masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Ini termasuk dalam pelanggaran hak anak klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak.
Bentuk eksploitasi anak selama masa kampanye yang terbanyak adalah membawa anak dalam kerumunan kampanye.
“Eksploitasi ini yang paling banyak adalah anak yang dibawa ikut dalam keramaian selama masa kampanye. Ini memang fenomena yang cukup sulit dicegah,” kata Sylvana.
“https://www.liputan6.com/health/read/5512498/pendidikan-politik-penting-untuk-pemilih-pemula-bagaimana-dengan-anak-yang-lebih-muda”
